Arogansi Polres Gresik terhadap Perayaan Muharram Penuh Kedamaian

Oleh : Ki Tanggul Bengawan Solo

Pemberitaan secara masif kemarin, Ahad, 1 September 2019 di berbagai media tentang penurunan bendera khilafah oleh Polres Gresik adalah framing opini yang penuh dengan Islamophobia. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah penghentian kegiatan perayaan 1 Muharram 1441 H yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas kelompok pengajian terdiri dari bapak bapak, ibu ibu dan anak anak yang membawa bendera tauhid beberapa buah.

Ironisnya penghentiannya pun dilakukan secara arogan dengan menutup secara tiba tiba menggunakan mobil persis di depan rombongan pawai yang sedang berjalan dimana anak anak berada dalam barisan depan. Sontak membuat kaget dan agak histeris anak anak.

Dengan alasan tidak adanya pemberitahuan tertulis sebelumnya, rombongan peringatan Muharram yang dikemas dengan jalan sehat tersebut akhirnya dipermasalahkan. Sungguh pemandangan yang sangat kontradiktif dengan ritual peringatan tahun baru Masehi, meski dipenuhi dengan mercon dan beraneka tindak kemaksiatan yang sangat membahayakan. Namun seolah dibiarkan dan berjalan tanpa prosedur ketat apapun.

Apalagi belakangan diketahui yang menjadi dasar langkah arogan Polres Gresik tersebut karena adanya laporan dari Kakanbangkespol Gresik yang notabene juga menjadi pimpinan struktural salah sebuah ormas terbesar di Gresik. Nampak adanya nuansa political of interest di balik peristiwa ini.

Dan yang sungguh aneh penyikapan terhadap perayaan Muharram penuh keramahan dan keteduhan tersebut teramat sangat berlebihan terlihat dari hampir semua unsur Polres dikerahkan seperti layaknya menangani tindak kejahatan terorisme sebagai ekstra judicial killing.

Framing jahat yang sangat tidak berdasar kenyataan itu akhirnya dipaksakan untuk dicoba dibangun. Masifnya pemberitaan tersebut nampaknya juga karena peran besar sebuah pengurus banom ormas terbesar Gresik tersebut adalah juga unsur pimpinan lembaga pers di Gresik.

Sejumlah sekitar 12 orang terdiri dari 10 orang bapak bapak dan 2 orang  ibu ibu dimintai keterangan kemarin siang usai acara perayaan hingga tengah malam setelah menanda tangani berita acara pemeriksaan.

Selain belasan orang yang dibawa paksa ke Polres juga belasan motor peserta pawai diangkut serta ke Polres. Kejadian ini sungguh mencederai hak kebebasan berpendapat dan berkegiatan meski dengan alasan terdapat bukti yang mengaitkan adanya pengakuan dari seorang yang diperiksa sebagai anggota HTI yang telah dicabut status badan hukumnya. Sebuah organisasi yang diframing jahat sebagai organisasi terlarang layaknya PKI.

Sebagaimana kita ketahui PKI adalah organisasi yang memiliki catatan sejarah pemberontakan berdarah. Sementara HTI tidak memiliki catatan sejarah kelam apapun di Indonesia bahkan sebaliknya yang masif memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya ancaman neo liberalisme dan neo imperialisme termasuk bahaya bangkitnya kembali GKB (Gerakan Komunisme Baru).

Kejadian yang sangat mengusik nurani masyarakat tersebut dari hanya sekedar ekspresi keyakinan seorang muslim akan peringatan hari besarnya mendapatkan penentangan bahkan pelarangan oleh perangkat penegak hukum yang seharusnya mengayomi dan melindungi. Kejadian ini semakin membuat masyarakat melihat secara telanjang perlakuan yang diskriminatif dan dholim terhadap Islam sebagai ajaran dan umat Islam yang ingin mengekspresikan ajarannya. Bukankah ini artinya bahwa rezim ini Anti Islam ? []