Lumajang, Pada Jumat malam, 1 November 2019, Forum Tokoh Pembela Umat Lumajang telah mengadakan sebuah acara Talk show dengan judul Refleksi Kepemimpinan dan Meneropong Arah Kebijakan.
Acara ini mendiskusikan permasalahan yang sedang dialami oleh negeri ini dan permasalahan Umat Islam serta solusinya.
Talk show yang dikemas secara santai tapi serius ini dihadiri lebih seratus tokoh umat kabupaten Lumajang. Diskusi diawali dengan paparan kondisi bangsa saat ini sebelum dan setelah pelantikan presiden baru.
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) sebagai pakar ekonomi, sekaligus seorang wartawan senior menyampaikan berbagai permasalahan rakyat di bidang ekonomi, khususnya pada kebijakan di rejim Jokowi
"Agar gaji karyawan Indonesia bisa mencapai 27 juta perbulan di tahun 2045, maka pertumbuhan ekonominya minimal harus antara 7-8 % selama 16 tahun berturut-turut. Tapi faktanya malah selalu mentok lima persen terus" katanya.
Selanjutnya Ust. Muhammad Abdul Muis pengasuh MT Al Hidayah Jatiroto menyampaikan bahwa Islam telah mencontohkan sebuah model negara yang mampu menyejahterahkan umatnya.
“Sejak di Madinah Rasulullah SAW membina dan menaungi umat dengan sistem Islam yang mampu menjawab semua persoalan. Kita patut mempertanyakan jika sekarang umat Islam meninggalkannya” paparnya.
Muslim Arbi, Pengamat Sosial Politik menyampaikan bahwa banyaknya kejanggalan dalam pesta demokrasi pemilihan Jokowi sebagai presiden.
"Terkait dengan HT adalah terpilihnya putri HT sebagai wamen yang bukan pejabat karir. itu menyalahi UU no 39 tahun 2008. Saya memang tulis di twitter. Sumbang berapa HT ke Jokowi sehingga anak nya di jadikan Wamen ? setelah itu memang akun FB saya di blokir. Saya juga kaget", ujarnya.
Pembicara terakhir Wahyudi Al Maroky, Pakar Politik Pemerintahan/Direktur Pamong Instutute/Pembina LBH Pelita Umat menyampaikan masalah kebijakan pemerintah yang dinilai membentuk kabinet yang kian bertambah gemuk, bahkan terkesan obesitas.
"Pada periode sebelumnya, jokowi melantik 34 menteri. Namun periode ini jadi 38 menteri. Itupun masih ditambah dengan adanya jabatan wakil" paparnya. "Ini bukan lagi struktur yang tambah gemuk. Tapi bisa jadi obesitas", pungkasnya.
Beliau juga menjelaskan dampak dari kegemukan struktur negara. Diantaranya adalah lamban bergerak melayani rakyat karena banyaknya koordinasi. Selain lamban juga akan boros biaya karena tubuh yang besar perlu energi besar & biaya besar.
Lalu di penghujung acara ada sesi tanya-jawab. Ditutup kemudian pada pukul 22.10 WIB dengan pembacaan doa oleh Ust. Abdul Muiz. Dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (YR)
0 Komentar