Home

Temukan Informasi Terkini dan Terpercaya di PojokKota.com: Menyajikan Berita dari Sudut Pandang yang Berbeda, Menyajikan Berita Terkini Tanpa Basa-basi! www.pojokkota.com

Dicerai PKS, Di-PHP PDIP, Anies Emang 'Pantas' Ditinggalkan Semua Partai!

 

Buat anak Abah, baca tulisan ini sampai selesai sebagaimana fans MU yang sering bilang: biasakan menonton pertandingan sampai selesai.


Dalam kancah politik yang penuh dengan dinamika dan kalkulasi, kisah Anies Baswedan menjadi salah satu cerita yang paling menarik perhatian. Anies, yang awalnya digadang-gadang sebagai calon gubernur oleh beberapa partai besar, kini justru ditinggalkan oleh mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah Anies memang pantas ditinggalkan oleh semua partai politik? 


Kisah ini berawal dari keputusan PKS dan PDIP yang memilih untuk meninggalkan Anies, meskipun ia memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai pemimpin independen yang peduli pada warga Jakarta.


Pengkhianatan PKS: Ketika Kesepakatan Diingkari


PKS adalah partai yang pertama kali menunjukkan ketertarikannya pada Anies. Bahkan, PKS sempat mengusung Anies dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Baliho besar bergambar Anies dan Sohibul Iman sempat terpampang di berbagai sudut Jakarta, menandakan keseriusan PKS dalam mendukung Anies. 


Namun, tiba-tiba PKS memutuskan sepihak kesepakatan tersebut dan mengejutkan banyak pihak. Keputusan ini bukan hanya mengecewakan Anies, tetapi juga para fans yang telah menaruh harapan besar pada kolaborasi ini.


Lebih mengejutkan lagi, PKS justru memilih bergabung dengan KIM Plus, sebuah koalisi yang sebenarnya tidak didukung oleh mayoritas kadernya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai konsistensi dan loyalitas PKS dalam mendukung figur yang telah mereka pilih.


PDIP dan Drama Politik yang Berlarut


Setelah dicerai oleh PKS, Anies kembali menjadi sorotan ketika muncul kabar bahwa PDIP akan mengusungnya sebagai calon gubernur Jakarta. Drama politik yang penuh tarik ulur pun terjadi. Anies sempat diharapkan sebagai calon yang diusung oleh partai terbesar di Indonesia ini. 


Namun, pada akhirnya, Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP, memutuskan untuk memilih Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. 


Keputusan ini menunjukkan betapa sulitnya bagi Anies untuk mendapatkan dukungan penuh dari partai politik besar, meskipun rekam jejaknya sebagai pemimpin yang independen dan peduli pada rakyat Jakarta tidak diragukan lagi.


Anies, Sosok Independen yang Sulit Diterima Partai


Keputusan PKS dan PDIP untuk meninggalkan Anies mungkin tidak mengherankan jika dilihat dari perspektif politik praktis. Anies dikenal sebagai sosok yang sangat peduli pada warga Jakarta dan memiliki sikap independen yang kuat, sehingga ia tidak tergantung pada partai politik. 


Namun, dalam sistem politik saat ini, siapa pun yang diusung oleh partai diharapkan memberikan timbal balik keuntungan bagi partai tersebut jika berhasil menang dalam pemilihan. Partai politik, yang berasas manfaat dan kepentingan, sulit menerima figur yang tidak bisa memberikan keuntungan balik bagi mereka. 


Dalam hal ini, Anies justru dianggap sebagai ancaman bagi partai yang mengusungnya, karena ia tidak bisa memberikan jaminan akan ada timbal balik yang menguntungkan bagi partai jika ia menang sebagai gubernur Jakarta.


Politik Transaksional yang Mengorbankan Ideal


Kisah Anies Baswedan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh politik transaksional dalam sistem politik Indonesia. Meskipun Anies memiliki rekam jejak yang baik sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat dan memiliki sikap independen, hal itu justru menjadi alasan mengapa ia ditinggalkan oleh partai-partai besar. 


Partai politik yang berorientasi pada keuntungan praktis tidak melihat Anies sebagai sosok yang bisa memberikan timbal balik bagi mereka. Di tengah sistem yang seperti ini, seorang pemimpin yang memiliki idealisme dan independensi tinggi justru bisa menjadi korban dari dinamika politik yang lebih mementingkan kepentingan jangka pendek daripada kesejahteraan rakyat.


Jadi, masihkah Anda percaya bahwa Demokrasi akan mengizinkan 'orang baik' memimpin atau sebenarnya Demokrasi adalah alat dari Amerika CS untuk mengontrol negara-negara lain?


Jika demikian adanya, maka bukanlah sebuah kriminal jika ada seorang atau kelompok yang menginginkan adanya perubahan sistem di negeri ini. Sistem yang mengizinkan orang-orang adil berkuasa. Sistem yang aturannya dibuat bukan untuk meloloskan anak, mantu dan keponakannya. Yaitu, sistem yang berasal dari Allah SWT, Syariah Islam.


- Muhammad Syam

Penulis lepas

Posting Komentar

0 Komentar