Refleksi dan Outlook PKAD, Analis Senior: ”Kebijakan Publik Banyak Kontroversial. Perlu Banyak Berfikir dan Mengelola Negara Secara Benar”
PKAD—"Saya kira 2024 cukup banyak kebijakan kebijakan publik yang menjadi sorotan. Bahkan beberapa kebijakan publik juga menjadi sorotan di sampai di level global. Yang paling menonjol terkait pembangunan IKN,”ungkap Fajar Kurniawan, MM., CSRA pada “Refleksi 2024 dan Outlook 2025 Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (01/01/2025).
Pembangunan IKN telah mendapatkan kritik dari berbagai ahli. Seperti ahli hidrologi, tata ruang, pertahanan dan sebagainya. Pemerintah ternyata bersikeras tetap melanjutkan dan pada Oktober 2023 ada revisi UU yang semakin memuluskan pembangunan IKN.
Fajar menilai tahun 2024 banyak target yang tidak tercapai terkait pembangunan IKN. Ini salah satunya adalah terkait dengan mendatangkan investor. Harapannya investor menjadi sumber pendapatan dan anggaran dalam proses pembangunan IKN.
“Sehingga praktis sampai sepanjang 2024 proporsi terbesar dari pembangunan mengandalkan APBN. Sebenarnya meleset dari rencana awal. Bahkan hamper Rp 90 triliun digelontorkan pembangunan IKN,”tandasnya.
Kebijakan kedua yang mendapatkan sorotan dari Analis Senior PKAD di Kebijakan Publik itu berkaitan perpanjangan kontrak karya Freeport.
“Freeport ini saya perlu melihat data kembali terkait dengan peraturan pemerintahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,”ujarnya.
Lanjutnya, “PP inilah yang kemudian menjadi landasan bagi Freeport beroperasi sampai 2061. Bayangkan kita sudah pengelolaan Freeport ini sampai 2061. Walaupun dalam statement yang dikeluarkan pemerintah saham yang dimiliki oleh pemerintah saat ini adalah 61%.”
Fajar menyayangkan kurang optimal pemasukan negeri melalui tambang. Selain itu, pengelolaan tambang oleh ormas pun menuai sorotan luas dan kontroversi. Pengelolaan tambang bagi ormas tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang ditandatangani 30 Mei 2024.
“Maka secara resmi ormas keagamaan bisa memiliki izin usaha pertambangan khusus. Sehingga di sinilah kemudian banyak pihak menyangsikan. Apakah kemudian betul-betul kebijakan ini bisa berjalan efektif atau tidak? Karena ormas keagamaan itu sebenarnya dibentuk adalah membangun kesadaran masyarakat atau rakyat dalam aspek beragama gitu, bukan untuk mengurusi masalah pertambangan,”ungkapnya geram.
Ekspor pasir laut yang dinyatakan sedimen mendapat sorotan dari Fajar Kurniawan. Kepastiannya perlu ditelaah agar tidak salah arah. Sebab masa lalu akibat kebijakan itu banyak sekali pulau-pulau kecil yang kemudian menghilang dari peta.
“Dan yang sangat penting dan mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo adalah rencana kenaikan PPN. Secara UU sudah diamanatkan dan disahkan pemerintah sebelumnya,”lanjutnya.
“Memang ada kegamangan pemerintah. Sebenarnya apakah semua akan dipukul rata atau kemudian tidak? Akhirnya kemudian ada berapa barang yang memang itu menjadi hajat hidup orang banyak tidak masuk di dalamnya,”tambahnya.
Fajar mempertanyakan kembali berkaitan pengambilan kebijakaan saat injury time. Ini menjadi beban bagi pemerintahan yang baru. Terlebih melepaskan diri dari pengaruh kebijakan yang kontroversial di pemerintahan sebelumnya.
“Semua menimbulkan kontroversi sebenarnya sangat kuat diduga akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Misalkan APBN terserap IKN hampir 100 triliun. Walaupun ada sinyal-sinyal juga dari perintahan yang baru administrasinya di bapak presiden Prabowo ini ee mungkin tidak menjadikan itu sebagai prioritas teratas dari kebijakan-kebijakan yang lainnya,”tambah Fajar yang juga pengamat kebijakan publik di PKAD.
“Quickwin programnya pemerintahan yang baru itu tidak masuk IKN, tapi yang masuk adalah seperti makan siang bergerizi, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit, pembangunan toilet di sekolah-sekolah,”paparnya.
Fajar melanjutkan penjelasannya bahwa program quickwin itu berarti memang harus dilakukan pada tahun 2025. Walaupun seperti makan bergizi anggarannya kurang, hanya ada 71 triliun. Sementara mungkin kebutuhannya jauh di atas.
“Itulah kenapa kemudian perporsi akhirnya hanya Rp 10.000. Ya bolehlah kalau itu di pedesaan, tapi kalau di perkota tadi kata Pak Haris tadi 10.000 ya dapat mungkin minimalis gitu ya mungkin tidak mencukupi untuk kebutan gizinya.”katanya.
Fajar menilai terdapat potensi yang bukan membawa kemajuan atau kesejahteraan, tapi keterpurukan bagi kehidupan masyarakat secara secara umum. Masih juga terlalu dini mengevaluasi administrasi pemerintahan baru yang berjalan.
“Kalau pemerintahan baru ini tidak bisa melepaskan diri dari melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelumnya, maka sangat besar kemungkinan ke depan kehidupan rakyat tidak semakin baik tapi justru semakin memburuk,”tandasnya.
“Patut sebagai masukan untuk pemerintah ke depan agar bisa memberikan banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat,”ujarnya.
Diskusi PKAD kali ini mendapatkan atensi yang besar dari public. Khususnya yang menonton melalui live streaming You Tube PKAD.[]
0 Komentar