Bencana Banjir, Bagaimana Solusi Dalam Islam?
Penulis : Salsabila, pemerhati generasi
Banjir besar merendam wilayah Jabodetabek sejak Senin (3/3) hingga Selasa (4/3). Kota dan Kabupaten Bekasi jadi salah satu wilayah paling parah diterjang banjir.
Banjir di Kota Bekasi merendam delapan dari total 12 kecamatan yang ada. Banyak fasilitas umum mulai dari jalan-jalan utama hingga kantor pemerintahan tak berfungsi akibat banjir. Air bahkan menerjang pusat perbelanjaan dan rumah sakit umum daerah.
Wali Kota Tri Adhianto menyatakan Kota Bekasi lumpuh akibat banjir (cnnindonesia.com, 05/03/2025).
Tiga hari setelah banjir melanda sebagian wilayah Jabodetabek, warga yang terdampak meluapkan kekesalan mereka terhadap pemerintah. Beberapa mengaku "muak" karena peristiwa ini terus berulang tanpa adanya solusi yang menyeluruh (bbc.com, 06/03/2025)
Kebijakan Pembangunan Kapitalistik, Akar Masalahnya.
Banjir besar di Jabodetabek yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti tidak pilah-pilih. Dari perumahan sederhana yang menjadi langganan banjir sampai perumahan mewah berharga miliaran rupiah ikut jadi korban. Bahkan, pemukiman elit yang terkena banjir termasuk Kemang Pratama dan Taman Galaxy di Bekasi Barat. Sementara tempat 'langganan' banjir seperti Pondok Gede Permai di Jatiasih, dan Vila Nusa Indah di Bojongkulur, Kabupaten Bogor, banjirnya semakin tinggi dan ada yang sampai atap.
Alhasil, masyarakat korban banjir harus mengungsi. Rumah, kendaraan, dan barang-barang mereka rusak akibat banjir.
Beberapa pihak menganalisis penyebab banjir besar Jabodetabek. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menyampaikan bahwa banjir di Jakarta disebabkan intensitas hujan yang tinggi sehingga Kali Ciliwung meluap.
Selain itu, menurut KP2C, penyebab utama banjir berulang Jabodetabek adalah perubahan tata guna lahan di hulu sungai. Telah terjadi pembangunan properti dan pusat wisata yang masif di hulu-hulu sungai seperti Puncak dan Sentul, khususnya di Babakan Madang.
Dan bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menuding program pembukan lahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air, pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek..
Akar masalah banjir yang paling krusial adalah kebijakan pembangunan kapitalistik yang telah mengabaikan lingkungan dan dampaknya pada masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan bahwa kerusakan akibat alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor diperkirakan telah mencapai 65%. Ini artinya sudah lebih dari separuh kawasan Puncak yang telah mengalami kerusakan serius.
Para pengusaha melakukan alih fungsi hutan menjadi permukiman dan tempat wisata. Hal ini terjadi terus-menerus dan masif sehingga menurunkan kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, serta pemerintah justru memberikan izin pembangunan masif di hulu. Demi mengejar peningkatan pendapatan daerah, pemerintah memberi izin deforestasi dan alih fungsi lahan. Tampak bahwa kebijakan pemerintah lebih memihak pada pengusaha dan tidak memedulikan penderitaan rakyat.
Ini buah dari penerapan sistem kapitalistik-sekulerisme, yaitu pemerintah mencari keuntungan pribadi dan abai terhadap rakyat yang seharusnya ia lindungi. Kalaupun ada pernyataan atau kebijakan pejabat yang menunjukkan simpati pada korban banjir, sifatnya pencitraan belaka dan tidak menyentuh akar masalahnya. Akibatnya, persoalan banjir tidak tuntas permasalahannya.
Solusi Islam
Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan panduan dalam menjaga lingkungan. Larangan merusak lingkungan termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 205, “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” Dan ketika saat ini terjadi bencana yang demikian hebatnya, patut disadari bahwa itu merupakan kerusakan yang disebabkan manusia tidak mau menjalankan syariat Allah Taala, sebagaimana firman-Nya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum [30]: 41).
Maka Bencana alam diantaranya banjir yang rutin terjadi dijadikan pelajaran, agar ketika kasus serupa terjadi sudah bisa diantisipasi. Kemudian langkah teknis untuk mengantisipasi bencana adalah tanggung jawab pemerintah.
Dan untuk mengatasi banjir seperti ini, pemerintahan Islam memiliki cara dan kebijakan cukup baik dan efisien.
Pertama Pemerintah akan mengedukasi masyarakat untuk turut bertanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah di sungai dan saluran air. Dan hal yang sama akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan.
Kedua, Pemerintah akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain. Lalu masyarakat dihimbau agar tidak membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Membangun kanal-kanal baru atau resapan air serta membuat sungai buatan, saluran drainase, untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman.
Ketiga, dalam aspek undang-undang dan kebijakan maka Pemerintah akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. menyederhanakan birokrasi, dan menggratiskan surat izin serta menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi. Dan juga menetapkan kawasan hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin.
Selain itu, menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pernah pandang bulu.
Keempat, Pemerintah tanggap dalam menangani korban-korban bencana alam. Maka Pemerintah akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana banjir. Diantaranya menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak dan lain-lainnya. Apapun yang menjadi kebutuhan korban banjir.
Demikianlah Islam-lah yang memiliki solusi komprehensif dan fundamental atas masalah bencana banjir.
0 Komentar